Blog Pendidikan

Regulasi pendidikan pada orde reformasi ini sangat cepat. Dari undang-undang, peraturan-peraturan, sampai surat edaran yang terkait dengan pendidikan sangat lumayan banyak. Dan, dari seluruh aturan pendidikan tersebut nyaris tidak ada lagi dikotomi: sekolah-madrasah. Namun, masih ada saja yang punya anggapan bahwa masih ada diskriminasi   pemerintah dalam menyikapi anak bangsa, yang di sekolah dan yang di madrasah. Pemenuhan tentang standar biaya, misalnya.

Kita ambil contoh di Yogyakarta. Sekolah, selain mendapat BOS sebagaimana yang diterima Madrasah juga mendapat BOSDA.  Keterpautan pembiayaan tersebut sangat dirasa akan berakibat kepada kinerja. Yang terpenuhi pembiayaannya selalu dikesankan   memiliki mutu lulusan yang lebih baik. Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil ujian akhir 2010/2011 kemarin.

Ternyata bukan hanya masalah biaya. Kepengawasan pendidikan di Kemenag juga belum ada payung hukumnya . Sampai saat ini yang dipunyai masih sebatas pengawas PAI. Tentu tugasnya khusus untuk guru PAI. Lalu bangaimana untuk  guru non-PAI? Siapa yang ngurusi? Siapa yang  membina, dan siapa yang akan memberikan penilaian?

Dr. Syafi’i, dari Biro Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa sampai saat ini (25 Juli 2011) rancangan aturan yang nantinya dapat dijadikan payung hukum pengawas Kemenag masih dalam rancangan. Meskipun diharapkan rancangan peraturan tersebut dapat disyahkan pada 2011 ini. Bila kebutuhan kepengawasan di Madarsah tidak segera ada, dapat dimungkinkan sangat mengganggu pencapaian target pendidikan di lingkungan Kemenag sendiri. Yang sangat dirasakan, kinerja guru kurang dapat dipantau. Kepala madrasah dengan sebagala kepiawaiannya tetap kurang lengkap tanpa ada pengawas.

Nah, sekarang muncul problem baru. Dengan ditetapkannya pedoman BOS 2011, pada mata anggaraan belanja honor yang maksimum 20% untuk madrasah negeri menjadi masalah baru. Rata-rata di madrasah negeri masih ada GPP dan PTT yang lumayan banyak. Sebelum ada pembatasan, BOS merupakan sumber honor bagi mereka. Di K3MTSN Gunungkidul, misalnya, dari 9 MTsN  rata-rata sudah minus anggaran untuk honor tersebut. Apalagi tidak hanya dibatasi untuk honor GTT dan PTT. Termasuk honor kegiatan apa pun.

Contoh, satu MTsN di Gunungkidul. Dengan 128 JTM GTT dan 6 PTT, setelah dihitung sampai bulan Juni 2011 ternyata sudah mengeluarkan honor yang nialainya melebihi jatah yang ada. Sudah minus Rp 2.080.000,00. Lalu, Juli s.d. Desember mau dihonori apa dan dari sumber apa? Semua MTs N di Gunungkidul tidak menarik dana apa pun dari orang tua siswa. Satu-satunya sumber honor hanya dari BOS.

Sebenarnya, sebelum ada pembatasan relatif  tidak  ada masalah. Sayang. Sungguh disayangkan, buku pedoman BOS 2011 lahirnya terlambat. Ada ganjalan, pada MTs N yang sama. Nilai rupiah untuk honor GTT/PTT dan Honorarium lainnya tertyulis Rp 85.000.000,00. Ternyata itu sesuai dengan ajuan MTsN tersebut. Namun, karena ada pembatasan 20% tadi, dana yang dapat digunakan untuk honor hanya Rp 53.000.000,00. Ada pertanyaan besar, “Ketika anggaran/DIPA 2011 ini ditetapkan apakah tidak ada kordinasi dengan dengan pihak yang terkait dengan BOS? Atau sebaliknya, ketika aturan BOS 2011 disusun tidak kordinasi dengan perencanaan?

Lalu, jawab dari perencanaan Kemenag DIY,”Tugas kami telah mengabulkan dan mengegolkan rencana dari masing-masing madrasah. Bila saat ini ada pembatasan kami malah tidak tahu. Artinya, kok malah seperti  itu”?

Inilah, madrasah kita masih banyak masalah. Semoga dengan semangat kemerdekaan, kita tetap bangga dan semangat mengedepankan  madrasah sebagai wahana ibadah yang luar biasa.

Lulus, adalah kata akhir dari sebuah perjuangan pendidikan. Lulus selalu didambakan oleh peserta didik maupun tenaga pendidik. Namun, akhir-akhir ini kata lulus tidak lagi menjadi kata yang angker; sehingga harus diusahakan seoptimalnya. Bukti telah berbicara, “Ah, paling nanti nilai juga dikatrol!” Atau adalam bentuk ucapan yang lain, “Lulus, masak nilai sekolah (NS) tidak akan ditinggikan. Pasti malulah sekolah kalau nanti banyak yang tidak lulus!”. Tentu masih banyak kata-kata lain yang bermaksa serupa.

Lalu, tingginya kelulusan tahun ini, 2010/2011, apakah mengindikasikan bahwa memang mutu penedidikan kita dah baik? Atau, pernyataan miring di atas adalah sebuah kenyataan? Ini yang harus ditelusur sampai mendapat sebuah generalisasi yang hampir pas.

Kita baru saja dikejutkan oleh sebuah perilaku jujur yang malah hancur. Peristiwa orang tua murid di SD Dagel  (?) Surabaya merupakan sebuah contoh. Tatkala dengan tidak merasa berdosa, bahkan tidak lagi memekirkan akibat dari kejujurannya sehingga harus diusir dari tempat tinggalnya , ia katakan bahwa telah terjadi nyontek masal pada ujian kemarin.  Terlepas dari akibat tersebut, yang perlu kita cari berita, jangan-jangan budaya nyontek bahkan nyontek bareng pun telah terjadi di mana-mana. Artinya, tidak terbatas di Surabaya.

Banyak cara, agar peserta ujian dapat melakukan kecurangan, di antaranya pembiaran peserta ujian untuk kerja sama  dengan peserta lainnya oleh pengawas; penetrasi kepala sekolah kepada pengawas agar memberi kelonggaran peserta didik untuk curang, bahkan pengondisian dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk apa pun yang penting peserta ujian dapat tertolong.  Lalu pengawas pun juga lunak, karena mereka juga merasa anak didiknya diawasi oleh pengawas dari sekolah lain, sehingga harus memperlakukan yang sama juga. Dengan bahasa lain tahu sama tahu.

Nah, untuk tahu apakah peserta didik kita telah mendekati standar nasional, kita dapat lihat hasil UN-nya. Jika antara NS  dengan UN selisihnya banyak, ini mengindikasikan beberapa hal. Pertama, telah terjadi pendongkrakan nilai rata-rata rapot dan nilai akhir sekolah. Kedua, memang standar ujian nasional terlalu sulit sehingga peserta ujian tidak dapat mengerjakan dengan baik.

Problem besar akibat dari indikasi pertama adalah semakin malasnya apeserta didik untuk sungguh-sungguh belajar. Secara tidak langsung atau langsung mereka tahu bahwa nilai yang didapat seberapa pun, kemungkinan besar lulus. Mengapa? Karena akhirnya mereka tahu bahwa nilai  ujian sekolah (NS) akan dibuat tinggi.  Akhirnya, UN dapat kecil pun  akan lolos dan lulus kaena tingginya NS tersebut.

Usaha hebat dari sekolah agar peserta didiknya lulus yaitu dengan  memasang  rumus kelulusan dengan pengandaian perolehan UN. Dengan cara ini sekolah  dapat melakukan revolusi besar-besaran pada NS. Akan diketahui berapa batas minimal NS agar peserta didik lulus. Yang terjadi, peserta didik dengan UN 2,00 dapat lulus karena NS-nya 8,00. Dan itu akhirnya diketahui oleh peserta didik. Mereka sadar sesungguhnya NS dulu tidak sebesar itu, ternyata telah berubah menjadi nilai tinggi sehingga lulus.

Ini akan menjadi berita dari mulut ke mulut peserta didik. Termasuk akan didengar oleh peserta didik yang tahun depan akan ujian.Lalu muncul sikap yang sangat negatif, “Alah, ndak belajar pun pasti diluluskan!”

Tentu hal tersebut tidak dapat digeneralisasikan.