MADRASAH MASIH BANYAK MASALAH (!?)

Advertisement

Regulasi pendidikan pada orde reformasi ini sangat cepat. Dari undang-undang, peraturan-peraturan, sampai surat edaran yang terkait dengan pendidikan sangat lumayan banyak. Dan, dari seluruh aturan pendidikan tersebut nyaris tidak ada lagi dikotomi: sekolah-madrasah. Namun, masih ada saja yang punya anggapan bahwa masih ada diskriminasi   pemerintah dalam menyikapi anak bangsa, yang di sekolah dan yang di madrasah. Pemenuhan tentang standar biaya, misalnya.

Kita ambil contoh di Yogyakarta. Sekolah, selain mendapat BOS sebagaimana yang diterima Madrasah juga mendapat BOSDA.  Keterpautan pembiayaan tersebut sangat dirasa akan berakibat kepada kinerja. Yang terpenuhi pembiayaannya selalu dikesankan   memiliki mutu lulusan yang lebih baik. Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil ujian akhir 2010/2011 kemarin.

Ternyata bukan hanya masalah biaya. Kepengawasan pendidikan di Kemenag juga belum ada payung hukumnya . Sampai saat ini yang dipunyai masih sebatas pengawas PAI. Tentu tugasnya khusus untuk guru PAI. Lalu bangaimana untuk  guru non-PAI? Siapa yang ngurusi? Siapa yang  membina, dan siapa yang akan memberikan penilaian?

Dr. Syafi’i, dari Biro Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa sampai saat ini (25 Juli 2011) rancangan aturan yang nantinya dapat dijadikan payung hukum pengawas Kemenag masih dalam rancangan. Meskipun diharapkan rancangan peraturan tersebut dapat disyahkan pada 2011 ini. Bila kebutuhan kepengawasan di Madarsah tidak segera ada, dapat dimungkinkan sangat mengganggu pencapaian target pendidikan di lingkungan Kemenag sendiri. Yang sangat dirasakan, kinerja guru kurang dapat dipantau. Kepala madrasah dengan sebagala kepiawaiannya tetap kurang lengkap tanpa ada pengawas.

Nah, sekarang muncul problem baru. Dengan ditetapkannya pedoman BOS 2011, pada mata anggaraan belanja honor yang maksimum 20% untuk madrasah negeri menjadi masalah baru. Rata-rata di madrasah negeri masih ada GPP dan PTT yang lumayan banyak. Sebelum ada pembatasan, BOS merupakan sumber honor bagi mereka. Di K3MTSN Gunungkidul, misalnya, dari 9 MTsN  rata-rata sudah minus anggaran untuk honor tersebut. Apalagi tidak hanya dibatasi untuk honor GTT dan PTT. Termasuk honor kegiatan apa pun.

Contoh, satu MTsN di Gunungkidul. Dengan 128 JTM GTT dan 6 PTT, setelah dihitung sampai bulan Juni 2011 ternyata sudah mengeluarkan honor yang nialainya melebihi jatah yang ada. Sudah minus Rp 2.080.000,00. Lalu, Juli s.d. Desember mau dihonori apa dan dari sumber apa? Semua MTs N di Gunungkidul tidak menarik dana apa pun dari orang tua siswa. Satu-satunya sumber honor hanya dari BOS.

Sebenarnya, sebelum ada pembatasan relatif  tidak  ada masalah. Sayang. Sungguh disayangkan, buku pedoman BOS 2011 lahirnya terlambat. Ada ganjalan, pada MTs N yang sama. Nilai rupiah untuk honor GTT/PTT dan Honorarium lainnya tertyulis Rp 85.000.000,00. Ternyata itu sesuai dengan ajuan MTsN tersebut. Namun, karena ada pembatasan 20% tadi, dana yang dapat digunakan untuk honor hanya Rp 53.000.000,00. Ada pertanyaan besar, “Ketika anggaran/DIPA 2011 ini ditetapkan apakah tidak ada kordinasi dengan dengan pihak yang terkait dengan BOS? Atau sebaliknya, ketika aturan BOS 2011 disusun tidak kordinasi dengan perencanaan?

Lalu, jawab dari perencanaan Kemenag DIY,”Tugas kami telah mengabulkan dan mengegolkan rencana dari masing-masing madrasah. Bila saat ini ada pembatasan kami malah tidak tahu. Artinya, kok malah seperti  itu”?

Inilah, madrasah kita masih banyak masalah. Semoga dengan semangat kemerdekaan, kita tetap bangga dan semangat mengedepankan  madrasah sebagai wahana ibadah yang luar biasa.

 

One thought on “MADRASAH MASIH BANYAK MASALAH (!?)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *