“Para siswa, apa layak minta lulus apabila kamu semua saja males belajar?”. “Layak, Bu…!”, jawab siswa kelas 9 serentak. “Sekarang untuk para siswa kelas 7 dan 8, kamu ternyata juga males belajar. Apakah layak dan pantas kamu minta naik kelas?”. Serentak siswa kelas 9 yang menjawab, “Tidak, Bu…”.

Dialaog terbuka tersebut terjadi saat pembina upacara memberikan pembinaan pada Senin pagi kemarin. Bu guru tetap bersemangat dengan memberikan nasehat dan semangat agar seluruh siswa giat belajar. Sangat terasa, guru tersebut memahami kenyataan yang ada pada diri siswanya.

Sangkaan jarang atau bahkan tidak mau belajar merupakan jawaban pasti. Hanya dengan hitungan jari saja dari 456 siswa yang datang di sekolah setiap hari merasa bahwa dirinya punya kewajiban belajar. Bila guru menanyakan apakah malamnya belajar, jawaban yang keluar dari mulut yang masih lumayan jujur adalah tidak. Atau diam. Atau saling melihat sesama siswa.

Ini terjadi di sekolah agak pinggiran belahan tenggara Yogyakarta.

Ini salah siapa?
Yg sering jadi sasaran tudingan sekolah. Lebih khusus guru. Tentu saja dalam hal ini guru tidak mau disalahkan secara sepihak. Mereka merasa bahwa sudah melakukan hal yang terbaik: mempersipakan pembelajaran dengan selengkap-lengkapnya. Melaksanakan pembelajaran dengan setertib-tertibnya. Evaluasi pun dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun, kekecewaan dan kesedihan yang dirasakan guru, ketika hasil yang dicapai siswa jauh dari harapan. Jangankan melebihi KKM, mendekati pun jarang.

Nah, bila ujian menjelang tiba, gurulah yang sibuk mencari cara bagaimana siswanya dapat lulus. Dari yang masuk akal, sampai yang tidak masuk akal. Yang masuk akal misalnya, sekolah/ guru memberikan latihan-latihan soal yang lumayan banyak dan melelahkan. Bila latihan-latihan ujian pun hasilnya belum memungkinkan siswa nanti lulus, diperbanyak doa. Dari doa sendiri, doa bersama. Tidak cukup dengan hal tersebut, mujahadah kubro pun dilaksanakan.

Masih ragu, kelihatannya siswa jauh dari harapan. Mulailah cara-cara muskil. Pensil yang akan digunakan mengerjakan soal dikumpulkan. Lalu pensil tersebut dibawa ke orang pinter. Setelah di jopa japu pensil dibagikan dengan harapan siswa lancar mengerjakan soal, dan hasilnya joss. Tidak cukup itu. Ada juga, pensil di bawa ke orang pinter. Oleh orang pinter tersebut pensil dicelup ke air di gelas. Nah, setelah di jopa japu, selain pensil dibagikan, air pun agar diminumkan. Luar biasa.

E, ternyata hasilnya juga belum bagus. Sedangkan masyarakat dan publik ndak mau tahu, bila kelulusan sekolah tidak baik, maka sekolah tersebut tidak baik. Masyarakat tidak mau tahu. Berapa persenkah peran sekolah dalam mendidik para siswa. Bukankah masih ada yang harus terlibat dan bertanggung jawab: keluarga dan masyarakat,
Kenyataannya, memang siswa dininabobokkan oleh keasyikan permainan yang lebih kepada menjerumuskan ketimbang membawanya ke arah lebih positif. Makhluk itu bernama HP dan internet.

Tidak bermaksud menganggap remeh dua alat komunikasi tersebut, hanya saja segala kemanfaatan yg ada pada kedua alat tersebut dapat menjadi sumber petaka bg penggunanya. Bagi siswa di daerah pinggiran, media tersebut belum menjadi pemicu kemajuan pendidikan bg penggunanya. Yang memanfaatkan sebagai media dan atau sumber belajar sangat kecil prosentasenya. Suatu saat penulis mengajukan beberapa pertanyaan terkait pemanfaatan HP dan internet kepada beberapa siswa. Jawabannya beragam. Namun 90% menjawab memiliki atau menggunakan dua media tersebut baru sebatas sebagai hiburan. Khusus penggunaan internet lebih kepada hal-hal yang mengarah negatif mengasyikkan.

Itulah. Akhirnya, banyak siswa yang terlena akan belajarnya. Hasil ujian pun, jauh dari yang diharapkan. Ketika prosentase ketidaklulusan tinggi, masyarakat, bahkan termasuk instansi terkait akan menuding bahwa sekolah, dalam hal ini huru telah gagal.

Lalu?

Kita ambil contoh di Yogyakarta. Sekolah, selain mendapat BOS sebagaimana yang diterima Madrasah juga mendapat BOSDA.  Keterpautan pembiayaan tersebut sangat dirasa akan berakibat kepada kinerja. Yang terpenuhi pembiayaannya selalu dikesankan   memiliki mutu lulusan yang lebih baik. Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil ujian akhir 2010/2011 kemarin.

Ternyata bukan hanya masalah biaya. Kepengawasan pendidikan di Kemenag juga belum ada payung hukumnya . Sampai saat ini yang dipunyai masih sebatas pengawas PAI. Tentu tugasnya khusus untuk guru PAI. Lalu bangaimana untuk  guru non-PAI? Siapa yang ngurusi? Siapa yang  membina, dan siapa yang akan memberikan penilaian?

Dr. Syafi’i, dari Biro Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa sampai saat ini (25 Juli 2011) rancangan aturan yang nantinya dapat dijadikan payung hukum pengawas Kemenag masih dalam rancangan. Meskipun diharapkan rancangan peraturan tersebut dapat disyahkan pada 2011 ini. Bila kebutuhan kepengawasan di Madarsah tidak segera ada, dapat dimungkinkan sangat mengganggu pencapaian target pendidikan di lingkungan Kemenag sendiri. Yang sangat dirasakan, kinerja guru kurang dapat dipantau. Kepala madrasah dengan sebagala kepiawaiannya tetap kurang lengkap tanpa ada pengawas.

Nah, sekarang muncul problem baru. Dengan ditetapkannya pedoman BOS 2011, pada mata anggaraan belanja honor yang maksimum 20% untuk madrasah negeri menjadi masalah baru. Rata-rata di madrasah negeri masih ada GPP dan PTT yang lumayan banyak. Sebelum ada pembatasan, BOS merupakan sumber honor bagi mereka. Di K3MTSN Gunungkidul, misalnya, dari 9 MTsN  rata-rata sudah minus anggaran untuk honor tersebut. Apalagi tidak hanya dibatasi untuk honor GTT dan PTT. Termasuk honor kegiatan apa pun.

Contoh, satu MTsN di Gunungkidul. Dengan 128 JTM GTT dan 6 PTT, setelah dihitung sampai bulan Juni 2011 ternyata sudah mengeluarkan honor yang nialainya melebihi jatah yang ada. Sudah minus Rp 2.080.000,00. Lalu, Juli s.d. Desember mau dihonori apa dan dari sumber apa? Semua MTs N di Gunungkidul tidak menarik dana apa pun dari orang tua siswa. Satu-satunya sumber honor hanya dari BOS.

Sebenarnya, sebelum ada pembatasan relatif  tidak  ada masalah. Sayang. Sungguh disayangkan, buku pedoman BOS 2011 lahirnya terlambat. Ada ganjalan, pada MTs N yang sama. Nilai rupiah untuk honor GTT/PTT dan Honorarium lainnya tertyulis Rp 85.000.000,00. Ternyata itu sesuai dengan ajuan MTsN tersebut. Namun, karena ada pembatasan 20% tadi, dana yang dapat digunakan untuk honor hanya Rp 53.000.000,00. Ada pertanyaan besar, “Ketika anggaran/DIPA 2011 ini ditetapkan apakah tidak ada kordinasi dengan dengan pihak yang terkait dengan BOS? Atau sebaliknya, ketika aturan BOS 2011 disusun tidak kordinasi dengan perencanaan?

Lalu, jawab dari perencanaan Kemenag DIY,”Tugas kami telah mengabulkan dan mengegolkan rencana dari masing-masing madrasah. Bila saat ini ada pembatasan kami malah tidak tahu. Artinya, kok malah seperti  itu”?

Inilah, madrasah kita masih banyak masalah. Semoga dengan semangat kemerdekaan, kita tetap bangga dan semangat mengedepankan  madrasah sebagai wahana ibadah yang luar biasa.

Informasi Pendidikan

Lalu, tingginya kelulusan tahun ini, 2010/2011, apakah mengindikasikan bahwa memang mutu penedidikan kita dah baik? Atau, pernyataan miring di atas adalah sebuah kenyataan? Ini yang harus ditelusur sampai mendapat sebuah generalisasi yang hampir pas.

Kita baru saja dikejutkan oleh sebuah perilaku jujur yang malah hancur. Peristiwa orang tua murid di SD Dagel  (?) Surabaya merupakan sebuah contoh. Tatkala dengan tidak merasa berdosa, bahkan tidak lagi memekirkan akibat dari kejujurannya sehingga harus diusir dari tempat tinggalnya , ia katakan bahwa telah terjadi nyontek masal pada ujian kemarin.  Terlepas dari akibat tersebut, yang perlu kita cari berita, jangan-jangan budaya nyontek bahkan nyontek bareng pun telah terjadi di mana-mana. Artinya, tidak terbatas di Surabaya.

Banyak cara, agar peserta ujian dapat melakukan kecurangan, di antaranya pembiaran peserta ujian untuk kerja sama  dengan peserta lainnya oleh pengawas; penetrasi kepala sekolah kepada pengawas agar memberi kelonggaran peserta didik untuk curang, bahkan pengondisian dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk apa pun yang penting peserta ujian dapat tertolong.  Lalu pengawas pun juga lunak, karena mereka juga merasa anak didiknya diawasi oleh pengawas dari sekolah lain, sehingga harus memperlakukan yang sama juga. Dengan bahasa lain tahu sama tahu.

Nah, untuk tahu apakah peserta didik kita telah mendekati standar nasional, kita dapat lihat hasil UN-nya. Jika antara NS  dengan UN selisihnya banyak, ini mengindikasikan beberapa hal. Pertama, telah terjadi pendongkrakan nilai rata-rata rapot dan nilai akhir sekolah. Kedua, memang standar ujian nasional terlalu sulit sehingga peserta ujian tidak dapat mengerjakan dengan baik.

Problem besar akibat dari indikasi pertama adalah semakin malasnya apeserta didik untuk sungguh-sungguh belajar. Secara tidak langsung atau langsung mereka tahu bahwa nilai yang didapat seberapa pun, kemungkinan besar lulus. Mengapa? Karena akhirnya mereka tahu bahwa nilai  ujian sekolah (NS) akan dibuat tinggi.  Akhirnya, UN dapat kecil pun  akan lolos dan lulus kaena tingginya NS tersebut.

Usaha hebat dari sekolah agar peserta didiknya lulus yaitu dengan  memasang  rumus kelulusan dengan pengandaian perolehan UN. Dengan cara ini sekolah  dapat melakukan revolusi besar-besaran pada NS. Akan diketahui berapa batas minimal NS agar peserta didik lulus. Yang terjadi, peserta didik dengan UN 2,00 dapat lulus karena NS-nya 8,00. Dan itu akhirnya diketahui oleh peserta didik. Mereka sadar sesungguhnya NS dulu tidak sebesar itu, ternyata telah berubah menjadi nilai tinggi sehingga lulus.

Ini akan menjadi berita dari mulut ke mulut peserta didik. Termasuk akan didengar oleh peserta didik yang tahun depan akan ujian.Lalu muncul sikap yang sangat negatif, “Alah, ndak belajar pun pasti diluluskan!”

Tentu hal tersebut tidak dapat digeneralisasikan.

Informasi Pendidikan

Benar, kurikulum pelajarana agama di madrasah 8 jam lebih banyak dari pada sekolah umum. Pelajaran PAI, Quran-Hadits, Akidah-Akhlak, Fikih, SKI, dan bahasa Arab adalah pelajaran agama semua tingkat di madrasah. Sedangkan pelajaran agama di sekolah umum hanya 2 jam pelajaran dalam satu minggu. Perbedaan jumlah jam tersebut seharusnya juga berakibat hasil yang berbeda juga. Namun kenyataannya apakah demikian?

Sekedar potret keberagamaan siswa di suatu tempat di Gunungkidul.

Ada MTsN yang berdekatan dengan SMPN. Keduanya memiliki siswa yang hampir sama banyaknya. Guru pun demikian.  Sarana pendidikan  tidak jauh berbeda. Intinya kedua lembaga pendidikan tersebut hanya berbeda nama dan kelembagaannya. Ketika kita melihat keberagamaannya, ternyata berbeda. Lebih religius mana? Madrasah atau sekolah?

Informasi Pendidikan

Luar biasa.

Ungkapan tersebut bermakna bias. Tergantung dari sudut pandang mana kita akan memaknai terkait dengan hasil UN SLTA DIY tahun ini. Selama ini Yogya selalu menajdi ikon pendidikan di Indonesia. Kota pelajar, ya Yogya. Bahkan tidak sedikit, pelajar yang –katanya- berprestasi di daerah (baca luar Jawa), bila masuk sekolah Yogya harus mengalami dan melalui ini dan itu dulu. Pengalaman membuktikan, beberapa siswa dari luar terpaksa harus dipindah ke sekolah pinggiran Yogya karena dinilai sulit mengikuti lajunya pembelaran dalam satu kelas/sekolah anak-anak  Kota Yogya.  Tentu ini tidak berlaku sebagai generalisasi.

Belum hilang dari ingatan saya. Ini terjadi dalam perjalanan saya dari Kotabumi, Lampung Utara ke  Tanjung Karang. Dalam kendaraan umum yang saya naiki, ada percakapan dua orang  Bapak  tentang anaknya. Satu Bapak  asal Palembang begitu semangat dan bangganya menceritakan bahwa anak-anaknya dapat sekolah/kuliah di Yogya. Agar anak-anaknya dapat mengenyam dan menimba ilmu di Yogya, semua anaknya selulus SMP harus sudah dipindah di Yogya. Tidak tanggung-tanggung,  anak-anaknya disewakan rumah sehingga dalam satu keluarga dapat menempat dalam satu rumah.

Tentu masih banyak cerita nyata serupa di atas. Ini sekedar menguatkan anggapan atau kenyataan bahwa Yogya adalah kota pilihan, bahkan kota tujuan dalam hal pendidikan. Namun, sungguh ironis. Ternyata saat ini sebutan sebagai kota pelajar,  gudangnya sekolah favorit, dan sebutan baik lain terkait pendidikan harus tersentak dan terhentak. Tingkat kelulusan UN SLTA 2010 Yogya terjelek  se-Jawa: 23.70%.  Anka yang sangat fantastis.

Itu makna luar biasa dari sisi negatifnya.

Mari kita menengok ke belakang. UN tahu  lalu, 2009. Yogya dinyatakan sebagai penyelenggara UN terbaik di Indonesia. Baik pelaksanaannya, baik kejujuraanya, baik hasilnya. Apabila kita memperhatikan  media masa yang terkait  pelaksanaan UN, Yogya tidak terberita tentang kekurangannya dalam melaksanakan UN tahun ini. Soal bocor, beredarnya kunci jawab, dan hal-hal lain yang terkait dengan ketidaksempurnaan pelaksanaan UN  tidak terberita seperti daerah lain.  Lalu kira-kira apa yang menyebabkan tingkat kelulusan rendah?

Mari berhusnudzan. Bahwa pelaksanaan UN tahun ini jauh lebih baik dari pada tahun lalu. Peserta ujian pun bekerja secara profesional: jujur, kerja sendiri, tidak  contek sana-contek sini. Pengawas dan pelaksanan UN pun bekerja secara profesional, menghindarkan hal-hal yang memang bertentangan dengan  yang ada. Dan hasilnya? Luar Biasa: lulus 72,30%.

Masyarakat kita pun tak diam. “Lho, kalau Yogya saja yang tidak lulus banyak, bagaimana dengan kota-kota lain. Apa lagi kota di luar Jawa? Apa memang tingkat kesulitan soalnya berbeda?”, selorohnya. Pasti masih banyak pertanyaan liar terkait dengan hasil UN SLTA Yogya tahun ini.

Lanjutnya,”O, jangan-jangan benar berita di TV itu. Mosok, ada suatu sekolah ketika bel tanda masuk dibunyikan, peserta UN belum ada. Usut-usut ternyata peserta UN bergerombol merembug bocoran kunci jawab. Atau seperti cerita sahabtku itu. Pengawas diberkali dulu, dipesan dulu, disamakan persepsinya dulu: yang intinya agar membiarkan peserta UN melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal UN. Atau, kalu perlu pengawas dipersilakan membantu kesuksesan UN peserta. Yang penting tidak boleh gaduh atau beriksik”.

Wah, ini bahaya, kalau obrolan masyarakat Yogya ini diikuti terus. Nanti  menjadi su’udzan. Tapi, ini harus disyukuri. Paling tidak hasil UN kali ini benar-benar dapat digunakan sebagai koreksi diri. Pepatah Jawa becik ketitik, ala ketara harus kita yakini.

Informasi Pendidikan

“Pak, ini ujian berstandar nasional?”

suara seorang guru PAI sambil memegang lembaran soal materi ujian saat itu yang ditujukan kepada saya.

“Coba, soal tidak jelas perintahnya. Ini siswa diminta mengerjakan bagaimana?. Belum lagi lembar jawabnya. Benar-benar memalukan,”

gerutu guru tersebut.

Setelah saya baca, ternyata sangatlah pantas bila guru tersebut menggerutu. Soal tidak disertai petunjuk atau perintah yang jelas. Petunjuk umum pada lembar pertama siswa agar mengerjakan di lembar LJK, tapi? “Pak, mana LJK-nya? Masa seperti ini? Lalu, cara mengerjakannya bagaimana, Pak?” tanya seorang siswa dengan nada keheranan. Akhirnya disepakati, siswa cukup menyilang pilihan pada lembar jawab. Siswa tidak perlu mengerjakan seperti pelaksanaan Ujian Nasional yang lalu.

Jelas, kenyataan tersebut sangat bertolak belakang dengan ujian, latihan ujian, UTS, UAS, atau pun ulangan harian. Untuk ukuran siswa madrasah di Gunungkidul selama ini sudah dibiasakan dengan tersedianya soal dan perangkat ujian yang cukup memadai. Paling tidak, soal disusun dengan bahasa yang baku; dihindarkan dari soal yang bias atau ambigu. Indikator yang akan diukur jelas dapat dipahami. Apabila soal harus menghadirkan ayat atau hadits, pernyataan atau pertanyaan yang terkait dengaannya akan diletakkan di bawah.

Atau, mungkin tugas editor yang kurang maksimal? Bisa jadi. Inilah pentingnya editor. Tentunya UAMBN tahun ini sudah dipersiapkan tidak main-main. Tahapan penyusunan soal sehingga  siap saji pun pasti sudah dilalui. Lalu, mengapa masih terjadi “kekuarangan”, bahkan rada memalukan untuk disajikan sebagai  perangkat ujian berstandar nasional? Kita, para guru madrasah berhusnudzan. Untuk penulis butir soal diambilkan dari guru madrasah yang sudah memiliki kualitas dan pengalaman.  Editor jelas tidak diambil dari dan karena jabatan.  Sebab, kita tahu. Selama ini di lingkungan kita jika ada kegiatan yang harus ada yuri, editor, atau apa pun terkadang cukup hanya diambilkan berdasar jabatan, bukan  keahlian. Hasilnya…?

Okelah, ini kan pengalaman pertama. Tentu kita evaluasi. Adanya kekurangan tentu tidak akan terulang untuk masa mandatang.

Pikiran pun melambung. Bagimana bila soal ini dibaca orang lain? Orang dinas lain. Jatuhlah kita. Anggapan bahwa guru madrasah “kurang bermutu” terjawab sudah. Masa guru terpercaya menyusun butir soal untuk standar nasional, kok hasilnya seprti itu.

Akhirnya, kita tidak boleh patah arang. Apalagi patah semangat untuk berbuat yang lebih baik. Kita tunjukkan bahwa madrasah dan para guranya juga  dapat hebat, dapat berkualitas, termasuk menyelenggarakan ujian berstandar nasional. Dan sungguh berstandar nasional.

Tapi, bagaimana carany?

Informasi Pendidikan

Kalimat tersebut sering diteriakkan siswa kelas 9 MTs N Semanu Gunungkidul. Itu paling tidak dua bulan sebelum memasuki UN. Kesempatan upacara, Pembina mengajak menerikkan yel-yel dambaan tersebut. Setelah sholat, mengawali pelajaran, mengakhiri pelajaran. Pokoknya hanpir tiap kesempatan siswa kelas 9 menerikkannya.

“Agar lulus, apa yang harus kamu lakukan?”, tanya seorang guru pembina.

“Belajar!”, jawabnya dengan tegas dan serempak.

“Sudahkah kamu aktif belajar?”

“Belum!”, jawab para siswa tanpa beban,

“Selain belajar, apa yang harus kamu lakukan?”

“Berdoa”!

“Bagus, kamu harus selalu berdoa. Agar kamu diberi kemudahan belajar. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Silakan tunjuk jari!”

Pembina sangat kaget, dari 155 siswa yang ditaynya, tidak sampai 50  siswa  mengangkat tangan asebagai tanda bahwa pagi tadi mereka sholat subuh. Luar biasa. Dengan nada keheranan pembina melanjutkan cengkeramanya dengan calon peserta ujian.

“Anak-ankkku, yang punya lulus itu Allah. Jika kamu minta lulus pasti dikabulkan. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi: kamu harus belajar giat dan minta kepada Allah. Cara meminta, harus dengan sabar dan sholat. Mulailah, Nak dari sekarang. Jangan tunda  lagi .  Masih ada kesempatan”.

Pembina seakan tidak akan berhenti menasihati. Pembina bingung, dengan cara apa lagi dapat memotivasi paa siswanya untuk siap lulus.

Inikah yang terjadi di marasah atau sekolah lain?

Jika benar, sungguh memprihatinkan.

Lain dengan kenyataan di lapangan. Sekolah/madrasah terkadang dibuat bingung juga. Satu sisi akan menerapkan tidak wajib menggunakan pakaian seragam agar tidak memberarkan murid/orangtua, sisi lain kerapian dalam berpakain menjadi satu indikator ketertiban dan kerapian.  Juga, tidak sedikit orang tua yang menghendaki adanhya pakaian seragam bagi anaknya. Mereka bangga apabila anaknya menggunakan pakaian seragam sekolah. Yang lebih penting lagi, dengan pakaian seragam anak akan mudah dikenali.

Yang perlu mendapat perhatian sebenarnya bukan seragamnya. Tetapi pakaiannya: jenisnya, penggunaannya. Saya termasuk yang setuju murid tidak harus selamanya menggunakan pakaian seragam.  Bukan berarti murid dibebaskan asal menggunakan pakaian. Murid benar-benar diarahkan bagaimana akhlak berpakaian. Waktunya yang diseragamkan, kapan murid menggunakan pakaian yang serba seragam, dan kapan murid boleh menggunakan pakaian yang tidak berseragam.

Harus diakui. Satu diantara keberatannya menyeragaman pakaian bagi murid adalah ketidaktransparannya dalam pengadaan yang dikelola oleh sekolah/madrasah. Perbedaan selisih harga antara di toko dengan harga yang dikelola sekolah/madrasah mengakibatkan kecurigaan. Sekaligus memberatkan orang tua. Apalagi hampir dapat dipastikan, setiap tahun ajaran baru yang seragam baru tidak hanya murid. Guru dan karyawan pun ikut berseragam baru.  Timbul pertanyaan, “Seragam guru dan karyawan baru itu dari mana?”

Ada beberapa  modus  curang terkait pengadaan seragam sekolah/madrasah. Satu dainatara modus tersebut adalah sekolah/madrasah  mencari rekanan yang dapat memberikan pengembalian banyak untuk sekolah/madrasah (-baca: pengelola (panitia).  Menjelang tahun  penerimaan peserta didik baru selain panitia mencari rekanan  pembanding, terkadang jauh hari rekanan akan datang ke sekolah/madrasah. Lebih lagi, rekanan mengumpulkan para kepala sekolah/madrasah dengan berbagai iming-iming. Tidak cukup sampai di situ, rekanan akan datang silaturahmi ke rumah para kepala sekolah/madrasah. Satu tujuannya utamanya mengegolkan penawaran dan kerjasamanya.

Kepala sekolah  yang tidak tahan uji terseret untuk mengiyakan. Apalagi tawaran berbagai bonus khusus untuk kepala sangat menggiurkan.  Dari potongan 25% khusus untuk kepala dan 15% untuk panitia. Belum lagi jaminan kain seragam bagi seluruh guru/karyawan. Masih bahan khusus untuk panitia, dan sangat khusus bagi kepala dan istri/suami.  Bahasa bonus inilah kadang yang menjadi akar masalah.

Ternyata bukan masalah seragam, tetapi masalah harga dan keterbukaan kepada pihak terkait penyeragaman pakaian sekolah itu diterima atau memberatkan.  Ketika orang tua murid kita tanya, seragam atau tidak? Jawabnya sebagian besar seragam.  Untuk meminimalkan masalah, sekolah/madrasah dapat secara terbuka menyampaikan beberpa informasu terkait penyeragaman. Informasi yang dapat disampaikan kepada pihak terkait: jenis, harga, dan di mana.

Insya Allah, jika dari awal kita niatkan penyeragaman pakaian murid itu benar- benar demi ketertiban dan kerapian, serta adanya transparansi dalam pengadaan, fasilitasi pengadaan seragam sekolah/madrash tidak akan menjadi masalah.

Mari kita coba. Insya Allah bisa.

Informasi Pendidikan

Perlu ditindaklanjuti anggapan  tersebut. Benarkah guru madrasah rata-rata memiliki kompetensi keberagamaan lebih daripada guru di luar madrasah? Jawaban atas masalah tersebut adapat kita lihat dari beberapa hal. Pertama, aktifitas guru tersebut dalam melaksanakan atau mengimplementasikan keberagamaan dalam hidup kesehariannya. Kedua, guru madrasah banyak terlibat dalam kegiatan keagamaan, baik di madrasah maupun di masyarakat. Ketiga, kegiatan keagamaan di madrasah lebih banyak dan lebih berkualitas. Keempat, tingkat keberagamaan siswa madrasah lebih dari pada siswa sekolah umum. Tentu masih ada aspek lain yang dapat mencirikan kompetensi keberagamaan guru madrasah.

Ada masalah yang sunggguh mengelitik  terkait dengan guru madrasah. Yang dikatakan tidak dapat adzan, tidak dapat ngaji (baca Quran), tidak a dapat ngisi pengajian, apa lagi khutbah. Jelas, pernyataan tersebut tidak untuk semua guru madrasah. Hanya saja, karena anggapan masyarakat bahwa madrasah adalah sekolah agama, maka sangat ironis bila ada guru madrasah yang tidak memenuhi harapan masyarakat  pada umumnya. Terkadang, cibiran tersebut masih dapat ditangkis dengan pernyataan, “Saya bukan guru agama.  Pelajaran agama sudah menjadi tanggung jawab guru agama. Sehingga saya tidak harus dapat ngaji, ngisi pengajian, apalagi khutbah”.

Kita tahu, jawaban tangkisan tersebut tidak tepat. Sebab, guru apa pun selama dia muslim wajib menimba dan memiliki kompetensi kebergamaan yang memadai. Kenyataan yang saat ini ada mungkin seperti itu.  Paling tidak untuk guru madrasah di lingkungan Kemetrian Agama Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta.  Sistem penerimaan guru madrasah yang “kurang” selektif dalam kompetensi keberagamaan, menjadi salah satu sebab masalah tersebut.  Guru terangkat karena tes tertulis saja belum mampu memberikan jawaban apakah calaon pegawai tersebut memiki keberagamaan yang baik. Buktinya, ada beberapa guru yang sudah CPNS ternyata sangkaan miring di atas melekat semua pada diri CPNS tersebut.

Nasi telah menjadi bubur. Peribahasa tersebut harus tidak berlaku untuk guru madrasah.  Artinya, guru yang ternyata belum memiliki kompetensi  layaknya sebagai  guru di madrasah,  dibimbing terus menerus agar benar-benar mampu menjawab harapan masyarakat. Bahwa guru madrasah adalah guru yang siap pakai dalam amaliah keagamaan di keluarga, madrasah, dan masyarakat. Memang tidak  semudah membalikkan tangan agar guru mau aktif dalam kegiatan yang mengarah  kepada peningkatan SDM.

Kualitas guru madrasah juga dapat dilihat dari output madarsah tersebut. Adakah perbedaan keberagamaan lulusan madrasah dengan lulusan SMP? Ukuaran praktis yang digunakan oleh masyarakat adalah aktifitas sholatnya, pengajian, dan membaca Al-Quran.  Apabila ternyata lulusan madarasah memiliki nilai lebih dalam hal tersebut, tentu guru akan terlibat di dalam menyiapkannya. Tetapi, apabila ternyata lulusan madrasah tidak berbeda akan keberagamaannya dengan lulusan SMP, juga guru madrasah akan kena imbasnya.

Saudaraku, kita guru madrasah. Tanggung jawab kita lebih berat dibanding dengan guru di luar madrasah. Kita mempunyai tanggung jawab ganda. Ilmu pengetahuan secara umum sesuai dengan profesi kita dan ilmu  agama. Sekali lagi, mari kita tumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri kita. Siswa kita tidak akan hanya kita siapkan menjadi anak pinter, tetapi juga anak yang penuh amaliah keagamaan. Singkatnya, guru dan madrasah harus mampu menyiapkan kader umat untuk masa depan.

Pengawas di madrasah (Departemen Agama)  memiliki tugas yang berat. Selain mengawasi kinerja para guru PAI, beliau juga harus mengawasi guru mata pelajaran umum. Apa ini tidak hebat? Bayangkan saja, pengawas yang memiliki latar belakang pendidikan Bahasa Arab, karena jabatannya harus mengawasi mata pelajaran lain. Hasilnya?

Inilah masalah besar kita di madrasah.  Dalama satu sisi kita dituntut untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah, yang salama ini selalu dipandang sebagai sekolah nomor dua, namun dalam sisi lain pendukung untuk kemajuan belum tersediakan.

Februari 2010 ini misalnya, Kanwil Depag DI Yogyakarta mengadakan seleksi calon pengawas , tapi masih terbatas untuk guru PAI. Tentu pertanyaan yang kemudian muncul, apakah nanti bagi yang lolos dan diangkat menjadi pengawas di lingkungan madrasah juga akan mengawasi untuk semua guru: PAI dan mata pelajaran umum?

Satu diantara indikator keberhasilan pendidikan adalah evaluasi. Satu diantara bentuk evaluasi adalah evaluasi kinerja guru oleh pengawas yang memiliki kompetensi keguruan dan sesuai dengan keahliannya. Kenyataan saat ini bahwa jabatan pengawas sering merupakan “buangan” bagi pegawai yang akan pensiun harus segera diakhiri. Lalu, Deapartemen Agama segera mengadakan  pengangkatan pengawas untuk mata pelajaran umum.

Ini sekedar wawasan. Tentu bukan sekedar lamunan, karena ini merupakan bentuk keprihatinan penulis akan kenyataan yang saat ini ada. Sekaligus, ini wujud kepedulian penulis terhadap nasib madrasah kita.   Seimbangkah jumlah guru dengan pengawas yang ada? Jawabnya pasti belum.  Nah, ini tentu menjadi PR kita semua. Bagaimana dengan pengawas yang masih sangat kurang ini, mutu pembelajaran di madrasah dapat ditingkatkan.

Idealnya memang, setiap guru mata pelajaran akan mendapat pengawasan dan sekaligus pembinaan dari guru yang sesuai dengan bidang ahlinya.  Paling tidak masih satu rumpun mata pelajaran. Misalnya, Pengawas dengan spesialisasi Quran-Hadits dapat mengawasi mata pelajaran PAI lainnya.  Pengawas dengan kehalian Fisika dapat mengawasi  guru biologi/kimia. Pengawas dengan keahlian Bahasa Inggris, dapat mengawasi guru bahasa lainnya.

Apalagi, saat ini tuntutan menjadi guru profesional disambut dengan semangat gelora oleh semua guru. Bahkan, guru yang tadinya sudah malas meraih ilmu standar Strata satu pun saat ini menempuhnya dengan segala cara.  Guru yang tadinya sudah “loyo” pun, saat ini bergairah untuk  dapat memenuhi standar sebagai guru profesional. lalu, pertanyaannya, agar dapat menjadi guru profesional atau untuk “sekedar’ mendapat tunjangan profesional? Akibatnya, banyak guru yang menempuh pemenuhan portofolio dengan 1001 cara. Tidak dapat yang halal, cara haram pun dapat ditempuhnya. Yang penting lolos portofolio, dan mendapat sertifikat sebagai guru profesional.

Lain dengan guru yang penuh sadar akan segala kekurangannya. Mereka meraih gelar dengan semangat belajar dan berlatih. Dan, melalui pendidikan profesionalitas gurulah cara yang paling tepat. Hasilnya, guru bukan sekedar profesional bukan sekedar karbitan. Mereka melalui pendidikan, pelatihan, dan ujian.  Mutu di depan kelas? Dapat dibuktikan.

Nah, jika guru madrasah yang profesional tersebut melalui cara yang kedua, pengawas kurang pun, insya Allah akan bekerja secara profesiaonal pula. Ini bukan berarti tidak setuju dengan jalur portofolio. Namun, di lapangan telah terbuktikan. Guru profesional hasil PLPG memiliki “krlrbihan” dengan yang lolos portofoilio . Sekali lagi, meskipun ini tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi.

Kembali ke pengawas. Tugas pengawas berat pula. Tetapi dengan tunjangan profesional sebagai pengawas, sebenaarnya akan menggantikan kelelahannya juga. Bahasa miring yang sering kita dengar, bahwa pengawa datang ke madrasah hanya pada saat-saat ada kegiatan rutinitas saja, misalnya ujian,  harusnya mulai terkikis. Kelak, dengan peraturan baru kepengawasan, pengawas adalah sosok pegawai terhormat yang memiliki penghasilan lumayan. Pengawas yang akan datang adalah pengawas yang benar-benar profesional sesuai bidang keahliannya.

Insya Allah, dengan segala kemantapan menatap masa depan madrasah, cita-cita luhur menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan bermutu akan terjawabkan.

Informasi Pendidikan